SIARINDOMEDIA.COM – Pj Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., secara resmi memaparkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Malang untuk Tahun Anggaran (TA) 2025. Penjelasan ini disampaikannya dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Senin (15/7/2024).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik, jajaran staff ahli, pimpinan perguruan tinggi, dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan anggaran yang tepat untuk pembangunan kota Malang.
Dalam pemaparannya, Wahyu Hidayat menguraikan komponen utama Rancangan KUA-PPAS 2025, yang meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, total Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 mencapai angka Rp2.237.137.571.653.
Rincian pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.174.128.172.752 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.063.009.398.901.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2025 dirancangkan sebesar Rp2.332.637.571.654, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp160.757.990.881 dan anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp8.365.223.451.
Wahyu Hidayat juga menyampaikan, terdapat defisit anggaran sebesar Rp95.500.000.000.
“Untuk menutup defisit tersebut pada tahun 2025, dialokasikan proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar 95 Milyar 500 Juta rupiah yang diambilkan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wahyu Hidayat menegaskan kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2025 akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya. Selain itu, alternatif pembiayaan pembangunan juga diupayakan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema CSR. Ke depan, akan semakin ditingkatkan kinerja program CSR dalam pembangunan Kota Malang yang dapat ditempuh melalui penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan (TSP),” imbuhnya.
Wahyu Hidayat juga menggarisbawahi pentingnya perluasan keikutsertaan perusahaan dalam agenda program pembangunan Kota Malang, serta penyelarasan program-program CSR perusahaan dengan agenda program dan kegiatan prioritas pembangunan.
Penjelasan tersebut disambut positif para peserta rapat paripurna. Mereka mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang dalam menyusun anggaran yang realistis dan bertanggung jawab, serta upaya untuk melibatkan sektor swasta melalui program CSR.
“Saya berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak, Kota Malang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” harapnya.
Dengan adanya rancangan KUA-PPAS 2025 yang komprehensif dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan pembangunan Kota Malang dapat berjalan lebih optimal.
Pemkot Malang bertekad untuk terus mengawal pelaksanaan anggaran ini dengan transparan dan akuntabel, demi kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat.
