SERAHKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Grobogan kali ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan 3.000 sertifikat tanah untuk rakyat. Dalam kegiatan yang digelar di Stadion Krida Bhakti itu Presiden menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah telah menyelesaikan 110 juta sertifikat dari total 126 juta sertifikat tanah di seluruh tanah air.
“Tinggal sedikit sekali hitungan saya kemarin kalau enggak ada (pandemi) COVID, COVID kan dua tahun, kalau enggak ada COVID itu selesai 126 juta. Tapi enten COVID nggih mundur sedikit tahun depan pun rampung, pemerintah baru nanti yang menyelesaikan, tahun depan selesai,” ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Keberadaan sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa tanah dan konflik lahan.
“Sehingga enggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini semuanya komplet. Kalau ada orang datang (mengaku) ‘ini tanah saya’, ‘bukan, tanah saya, sertifikatnya ada ini.’ Sudah diam,” tutur Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati apabila ingin menggunakan sertifikat tersebut untuk agunan pinjaman di bank sebagai modal usaha. Kepala Negara menyebut bahwa perhitungan dan kalkulasi harus dilakukan secara detail.
“Silakan ‘disekolahkan’ tapi dihitung, dikalkulasi. Kalau kira-kira sebulan enggak bisa nyicil mboten sah mawon, untungnya Rp10 juta nyicil-nya Rp20 juta, enggak usah, ditutup niku mengke pun. Kalau untungnya Rp20 juta, nyicilnya Rp10 juta, itu bisa, kira-kira,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, antara lain, Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Suharyanto, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Bupati Grobogan Sri Sumarni. (*)
