SIARINDOMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyororti kembali Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Kota Malang yang mencapai Rp460 Miliar. Hal ini terungkap dalam rapat Paripurna, hingga beberapa Fraksi sampai memberikan puluhan catatan.
Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, bahwa dalam paripurna ini semua fraksi yang menilai kinerja Pemkot Malang dalam pelaksanaan APBD 2022 masih kurang maksimal. Hingga seluruh Fraksi di DPRD Kota Malang menyoroti untuk laporan keuangannya. Diantaranya Fraksi PKS, yang memberikan 30 catatan, dengan rata-rata per fraksi lainnya 20 catatan.
“Ini karena dalam pelaksanaan APBD 2022 kinerja Pemkot Malang kurang maksimal. Sehingga munculnya Silpa sebesar Rp460 Miliar,“ ungkap Made, Senin (03/07) kemarin
Ketua Dewan ini menyampaikan pula, jika selanjutnya Pemkot Malang sudah seharusnya melakukan evaluasi kinerja. Pihak DPRD Kota Malang selanjutnya akan menunggu jawaban Wali Kota Jumat lusa terhadap pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam Paripurna tadi.
Rapat Paripurna kali ini memang sedang mengagenda penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Malang tahun anggaran 2022.
Ditemui usai rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan akan pentingnya Pemerintah Kota Malang untuk melakukan evaluasi kinerja. Dalam hal ini terhadap pelaksanaan APBD 2022.
Lebih lanjut Made juga menyoroti tingginya PAD yang ditargetkan Pemkot Malang melalui Bapenda. Ia menilai, Badan Pendapatan Daerah ini memberikan target di luar kemampuan.
Bahkan Dewan kerap pesimis terhadap target PAD. Tidak malah menaikkan yang diajukan, tapi justru oleh DPRD Kota Malang diturunkan.
Sebab target PAD yang berlebihan yang di luar kemampuan menurut badan anggaran, berimplikasi pada gagal bayar. Pasalnya pendapatan dan belanja memang harus seimbang. Made meyakini ini akan terbukti di PAK besok.
“Yang Rp1,150 triliun sudah tidak mungkin tercapai dan akan direvisi di angka Rp650 milyar menurut Bapenda. Tapi Pak Wali masih memaksakan di angka Rp850 milyar, ini yang untuk tahun 2023,” sebutnya.
“Sedangkan yang kemarin di tahun 2022, revisinya adalah permintaan Bapenda di angka Rp432 milyar tapi pak wali minta di angka Rp550 milyar, sehingga tercapai di angka Rp437 milyar,” imbuhnya.
Karena itu Made meminta agar lebih realistis saja dalam penentuan target pendapatan. Tapi tetap melakukan inovasi-inovasi baru dan setiap tahun harus ada peningkatan.
“Peningkatannya menurut kami di angka Rp100-200 milyar. Itu peningkatan yang wajar yang harus dicapai. Tapi kalau lompatan sampai diangka Rp500 milyar, saya rasa sulit untuk mencapai,” tandasnya.
Sementara itu terkait adanya SILPA pada APBD 2022 Kota Malang, Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa angka SILPA yang masih berada di kisaran Rp460 miliar tersebut disebabkan oleh 2 faktor yang salah satunya yakni efisiensi anggaran dalam pembiayaan.
Contohnya adalah anggaran belanja yang semula dialokasikan untuk pembebasan lahan parkir di Kayutangan Heritage. Setelah melalui pemeriksaan dan kajian yang lebih mendalam, proyek tersebut akhirnya dibatalkan.
“Hal ini mengakibatkan efisiensi dalam penggunaan dana, sehingga terjadinya SILPA,” pungkasnya.
