SIARINDOMEDIA.COM – Anggaran yang dipatok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga Rp10.000 per porsi tengah mendapatkan sorotan DPRD Kota Malang. Sehingga untuk mendukung program ini, Pemkot Malang perlu menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR).
Eko Herdianto Ketua Komisi D DPRD Kota Malang menilai jika Program MBG masih membutuhkan tambahan biaya.
Dia juga menghimbau Pemkot Malang agar lebih memperhatikan mengenai standar nilai gizi yang diberikan kepada anak dalam program MBG tersebut.
“Jadi kebutuhan gizi yang disesuaikan dengan standar itu setidaknya dapat memenuhi kelayakan nilai gizi dalam pemenuhan unsur protein baik secara hewani dan nabati. Kemudian karbohidrat, buah buahan, dan susu segar,” ucap Eko.
Selain itu, dia mengungkapkan perlu adanya kolaborasi yang dibangun Pemkot Malang bersama dengan perusahaan-perusahaan di Kota Malang.
“Jika menurut saya, ini masih harus dilakukan penyesuaian. Setidaknya per porsi yaitu sekitar Rp13 atau Rp14 ribu. Seandainya anggaran yang ada di pemerintah pusat per porsinya Rp10 ribu. Sehingga Pemkot Malang dapat menyiapkan tambahan dana Rp3-4 ribu. Bisa lah Pemkot Malang mengambilnya dari bantuan CSR,” tambahnya.
Menurutnya, sekarang ini program tersebut masih belum masif untuk dilakukan di seluruh daerah di Indonesia. Karena hal tersebut perlu menunggu petunjuk teknis (juknis) secara resmi yang diberikan Pemerintah Pusat.
Eko mengungkapkan jika masih banyak wilayah yang belum berani melakukan program MBG tersebut. Hal ini berdasarkan hasil yang ada dari kunjungan kerja atau rakor Komisi D DPRD Kota Malang bersama dengan beberapa kota atau Kabupaten baik yang berada di wilayah Jawa Timur dam Jawa Tengah.
Sementara itu, Program MBG yang sudah dilakukan di Kota Malang masih bersifat uji coba.
“Sejauh ini masih realisasi awal ataupun uji coba. Seperti dari Kota Malang yang dilakukan di SDN 3 Lowokwaru pada beberapa waktu yang lalu,” terangnya.
