SIARINDOMEDIA.COM – Pencapaian dan prestasi Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM dalam menjalankan tugasnya memimpin Kota Malang sejak 24 September 2023 mendapatkan apresiasi dan pengakuan. Orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kota Malang tersebut menjadi salah satu dari enam wali kota se-Indonesia yang terpilih masuk dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2024.
Membanggakannya, Pj. Wali Kota Malang masuk di tiga kategori di ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI bersama salah satu media nasional itu.
Tiga kategori tersebut adalah kategori kesejahteraan rakyat, kategori pelayanan publik, dan kategori ekonomi daerah. Selanjutnya, Pj Wali Kota Malang mengikuti tahapan pemaparan di hadapan para juri di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Tiga hal yang menjadi fokus dalam pemaparan yaitu, pertama terkait kesejahteraan rakyat seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting.
“Agenda strategis Kota Malang kami tuangkan dalam program 4 Sehat 5 Sempurna, yakni pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, kemudahan berusaha dan transformasi pelayananan publik serta ekonomi kreatif dan penguatan daya saing daerah. Tingkat kemiskinan Kota Malang terendah dalam dekade terakhir. Secara komparatif terendah kedua se-Jawa Timur dan jauh di bawah angka nasional,” jelas Pj Wali Kota Malang.
Langkah konkrit penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui inovasi pendataan kesejahteraan sosial PDKTSAM Reborn sebagai upaya ketepatan sasaran penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari tahapan yang paling dasar. Inovasi yang dinilai sebagai salah satu faktor penting keberhasilan menurunkan kemiskinan dengan fitur updating data sasaran by name by address by need berbasis geospasial yang turut menuai apresiasi dari dewan juri.
“Terkait kesehatan, alhamdulillah hari ini Kota Malang menerima penghargaan UHC. Penanganan stunting dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan crosscutting program dan kegiatan melibatkan perangkat daerah terkait dalam intervensi spesifik, sensitif dan pilar,” bebernya.
Kedua, terkait pelayanan publik, Kota Malang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka. Berbagai upaya dalam layanan perizinan, non-perizinan, kemudahan berusaha, pajak daerah, administrasi kependudukan, terus dikuatkan.
