SIARINDOMEDIA.COM – Seluruh fraksi DPRD Kota Malang terus soroti kinerja Pemkot Malang lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2024 dalam sidang paripurna, Selasa (6/8/2024).
Poin-poin yang disampaikan oleh keenam fraksi DPRD Kota Malang mayoritas mendorong Pj Wali Kota Malang beserta perangkatnya untuk memaksimalkan anggaran dan program sebelum masa periode berakhir.
Misalnya pandangan umum (PU) dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia (DDI) yang terdiri dari partai Demokrat, PSI, PAN, Nasdem dan Perindo meminta agar masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki program konkrit dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama untuk sasaran kesejahteraan masyarat dan penguatan ekonomi masyarakat, sebagai contoh meningkatkan aksesibilitas dan akomodasi destinasi wisata, penguatan UMKM, perdagangan dan jasa.
Kemudian salah satu poin PU dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menitikberatkan pada arah kebijakan Pemkot Malang, salah satunya adalah mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif.
Sementara salah satu poin PU dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) meminta Pemkot Malang untuk memperhatikan rekomendasi panitia khusus DPRD atas pembangunan pasar Gadang, Pasar Blimbing dan Pasar Besar.
Dimana khusus untuk Pasar Gadang dan Pasar Blimbing direkomendasikan untuk melakukan Pemutusan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga, serta melakukan perawatan atas ketiga pasar tersebut.
Sedangkan tiga fraksi lainnya, yaitu Gerindra, PDIP dan Golkar, memiliki tuntutan sama yaitu agar Pemkot Malang dapat menyerap anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah, serta percepatan penyerapan atau realisasi anggaran di akhir tahun dan memastikan APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan.
Terkait dengan hal tersebut, menurut F-Golkar, keberadaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) sangat strategis untuk memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran.
[simpleblogcard url=”https://siarindomedia.com/2024/08/05/pj-wahyu-hidayat-sampaikan-penjelasan-perubahan-apbd-kota-malang-2024/”]
Menanggapi poin-poin PU fraksi yang disampaikan dalam sidang paripurna, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan pihaknya akan mengawal anggaran hingga target yang telah ditentukan.
“Seperti yang tahun-tahun sebelumnya kita sama ada pengawasan. Kadang kala kan yang banyak pertanyaan kan terkait target yang sangat ideal tapi realisasi tidak mencukupi,” terang Wahyu pada awak media, Selasa (6/8/2024).
“Namanya prediksi itu kan wajar, kita kan menghitung dan menganalisa tetapi banyak hal juga yang menjadi pertimbangan kita tidak sesuai dengan target tersebut,” imbuhnya.
Eks Sekda Kabupaten Malang tersebut meyakini upaya yang dilakukan oleh Pemkot Malang akan bisa mencapai target yang ditetapkan.
“Rata-rata apa yang sudah kita lakukan itu memang nggak ada yang sampai mencapai (target). Tapi upaya untuk ke sana sudah ada,” pungkasnya.
