SIARINDOMEDIA.COM – DRPD Kota Malang secara resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024, Kamis (25/7/2024).
Dari pandangan hasil rapat Paripurna ini, DPRD Kota Malang menilai besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Malang 2023 mayoritas berasal dari sisa gaji ASN.
“Kita sepakat bahwa SiLPA kemarin terbesar itu ternyata dari sisa gaji. Artinya beberapa dinas itu penganggaran gajinya terlalu besar berharap ada tambahan CPNS atau PPPK ternyata tidak ada,” terang Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika pada awak media.
“Sehingga anggaran-anggaran itu termasuk kelebihan gaji sekitar 1 persen, semua kami alihkan menjadi program. Itu yang banyak,” sambungnya.
Lebih lanjut, KUPA-PPAS ini sendiri masih rancangan perubahan anggaran yang masih umum. Made menjelaskan, nantinya KUPA-PPAS ini akan dirinci di perubahan APBD tahun 2024 oleh Pemkot Malang.
Made berharap minggu depan dokumen perubahan anggaran telah diserahkan oleh Pemkot Malang ke DPRD Kota Malang.
“Kita agendakan 9 Agustus sudah pengesahan APBD perubahannya. Minggu besok sudah harus ada penyampaian dokumen ke kita, kita pelajari seminggu kemudian akan kita paripurnakan pada 5 Agustus,” ucap Ketua DPD PDI-P Kota Malang tersebut.
Made menginginkan agenda perubahan anggaran ini segera bisa dilaksanakan. Jika tidak dipercepat, maka penyerapan anggaran pasca perubahan anggaran ini bisa molor hingga 1 Oktober 2024.
“Tujuannya kita harapkan harus sampai evaluasi gubernur di dewan yang periode sekarang. Dengan tujuan supaya penyerapan anggarannya dimulai 1 September,” tegas Made.
“Kalau evaluasi gubernurnya di atas 23 Agustus dan tidak dibahas anggota dewan yang sekarang, itu Oktober penyerapannya,” imbuhnya.
Secara terpisah, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, perubahan alokasi anggaran setiap OPD akan menjadi catatan. Dia akan segera merinci melalui APBD Perubahan 2024.
“Insyaa Allah minggu depan kami garap. Tentu setelah (pengesahan rancangan KUPA-PPAS APBD 2024 ini) kami laporkan kepada provinsi. Nanti baru pembahasan APBD Perubahan,” jelasnya.
Beberapa fokus terkait pendapatan dan belanja APBD akan segera ditindaklanjuti. Wahyu optimistis APBD Perubahan 2024 bisa berlangsung dengan lancar.
“KUPA-PPAS ini menjadi dasar kami untuk membahas di APBD Perubahan 2024,” pungkasnya.
