SIARINDOMEDIA.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Aminah Asminingtyas, menyampaikan rasa kecewanya terhadap rendahnya persentase anggota legislatif perempuan yang terpilih dalam Pemilu 2024. Hal itu disampaikannya dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Harris Conventions Ballroom, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa (28/5/2024).
Aminah mengungkapkan, dari total 45 kursi DPRD yang tersedia, hanya 12 kursi yang diduduki oleh perempuan, atau sekitar 26%. Angka ini belum memenuhi kuota minimal 30% yang diharapkan.
Rincian perolehan kursi di lima daerah pemilihan (dapil) wilayah kecamatan Kota Malang adalah sebagai berikut: Dapil 1 (Klojen): 5 kursi, Dapil 2 (Blimbing): 10 kursi, Dapil 3 (Kedungkandang): 11 kursi, Dapil 4 (Sukun): 10 kursi dan Dapil 5 (Lowokwaru): 9 kursi.
Dari total 45 kursi, sebanyak 33 kursi diduduki oleh laki-laki dan hanya 12 kursi yang diduduki oleh perempuan. Selain itu, hanya 9 dari 18 partai politik yang berhasil menduduki kursi DPRD Kota Malang.
Perolehan kursi berdasarkan partai adalah sebagai berikut: PDIP: 9 kursi, PKB: 8 kursi, PKS: 7 kursi, Golkar: 6 kursi, Gerindra: 6 kursi, Demokrat: 3 kursi, Nasdem: 3 kursi, PSI: 2 kursi dan PAN: 1 kursi.
Aminah menambahkan di periode sebelumnya, persentase caleg perempuan yang terpilih mencapai 27%, sehingga kondisi saat ini menunjukkan penurunan.
“Kami mengajak perempuan hebat yang berada di Kota Malang untuk berpartisipasi aktif dan mengambil peran untuk menjadi pejabat publik atau sebagai wakil rakyat di pemilu mendatang. Ayuk berlomba-lomba dengan kebaikan, ingat pemilih wanita lebih banyak daripada laki-laki. Supaya aspirasi perempuan lebih terfasilitasi di dewan, maka pemimpin perempuan harus mengambil peran,” ujarnya.
Dalam obrolan hangatnya dengan wartawan, saat ditanya apakah dirinya yang sebentar lagi purna akan mencalonkan diri untuk memenuhi kuota tersebut, Aminah menjawab sambil bercanda, “Kita lihat saja nanti kalau ada kesempatan.”
Dia berharap di masa mendatang, lebih banyak perempuan akan berpartisipasi aktif dalam politik sehingga keterwakilan perempuan di DPRD dapat meningkat dan aspirasi perempuan dapat lebih terfasilitasi.
