PEMBAHASAN FIKIH KONTEMPORER
Pada tema yang kedua terkait dengan masalah fikih kontemporer (masail fiqhiyyah mu’ashiroh), pembahasannya meliputi masalah perzakatan kontemporer dan perhajian kontemporer.
“Misalnya terkait sistem murur dalam penyelenggaraan mabid di Muzdalifah yang dimintakan secara khusus oleh Kemenag,” terangnya.
Sementara dalam tema yang ketiga terkait masalah-masalah hukum dan perundang-undangan (masail qonuniyyah), Prof Niam menuturkan, akan membahas mengenai isu optimalisasi dan implementasi jaminan produk halal.
Selain itu, penggunaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI untuk layanan keagamaan non Muslim.
“Penting juga didorong pewujudan pemerintahan yang bersih, salah satunya pembahasan mengenai RUU perampasan aset bagi pelaku tindak pidana,” tutupnya.
Lebih lanjut, Prof Niam menyampaikan, kegiatan ini rencananya akan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.
“InsyaAllah kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Prof Dr KH Ma’ruf Amin,’’ kata ulama yang akrab disapa Prof Niam ini.
Prof Niam menyampaikan, pembukaan acara Ijtima Ulama ini akan berlangsung di hari kedua yakni pada 29 Mei 2024. Sementara sebelumnya, akan ada sesi-sesi pleno yang akan memberikan perspektif dalam penguatan pada tema Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.
Acara Ijtima Ulama ini akan diikuti oleh 800 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam Tingkat Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas Syariah perguruan tinggi ke-Islaman, perwakilan lembaga fatwa negara sahabat, individu cendekiawan muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.
Dalam sesi pleno, akan hadir Ketua BAZNAS Prof Noor Ahmad, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 KH Jusuf Kalla serta Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid. (*)
