SIARINDOMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dan apresiasi saat Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4/2024).
Sebuah penghargaan diberikan kepada Pemprov Jatim atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022.
Penghargaan ini diterima langsung Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pada kesempatan tersebut, sebuah apresiasi lagi juga diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa, berupa penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo.
Tanda kehormatan ini diberikan Presiden sebagai penghargaan atas jasa yang begitu besar dan juga prestasi kinerja yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD).
Usai menerima penghargaan Mendagri Tito Karnavian, Pj Gubernur Adhy Karyono menyampaikan terima kasihnya atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur selama ini.
Dikatakannya, capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan skor EPPD Jatim Tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang berada di angka 3,61.
“Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujarnya.
Dia lantas menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ternyata tak lain adalah getolnya gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Gerakan transformasi ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan.
“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya.
“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya.
