SIARINDOMEDIA.COM – DPRD Kota Malang merasa trauma dengan besaran SILPA APBD 2023 sehingga membatasi berbagai usulan belanja di PAK. Hal ini mencuat dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (20/11/2023).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. Dalam kesempatan tersebut dia mengatakan bahwa nantinya Komisi B atau badan anggaran, meminta agar Pemkot Malang mengkaji lebih mendalam terkait anggaran Rp400 miliar.
Menurutnya, seandainya itu dianggarkan, direncanakan untuk belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu sangat besar nilainya, terutama di awal tahun anggaran.
“DPRD tidak ingin usulan pendapatan itu muncul di pembahasan PAK, sehingga serapannya tidak banyak dan menjadi SILPA. Karena kita masih traumatik dengan SILPA,” ungkap Made
Dalam rapat paripurna kali ini, penurunan proyeksi PAD Tahun Anggaran 2024 menjadi perhatian seluruh Fraksi, dan meminta pemerintah untuk melakukan terobosan, inovasi, serta kajian yang mendalam.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan dalam draf APBD Tahun Anggaran 2024 menyisakan banyak satu fakta perlu upaya yang kuat dan inovasi yang tidak biasa. Namun tetap berada pada jalur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
“Apa saja bentuk usaha dan upaya luar biasa pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan PAD 60 persen dalam proporsi anggaran daerah,” ujar Agoes Marhaenta dari Fraksi PDI Perjuangan.
Persoalan yang lain dari sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi daerah seharusnya sudah mulai didesain strategi ketercapaiannya, sehingga tiap tahun memiliki konsistensi pendapatan, sebab proyeksinya selalu fluktuasi.
Sedangkan Fraksi PKB, selain mempertanyakan penurunan proyeksi PAD, juga menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan, mulai dari kondisi fisik bangunan sekolah, subsidi kepada masyarakat tidak mampu, perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta, dan pendidikan usia dini.
Menurutnya, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini merupakan ujung tombak didalam pembinaan karakter dan kecerdasan anak Bangsa. Fakta dilapangan begitu banyak PAUD yang didirikan dan dibina oleh lingkungan baik RW maupun lembaga Kemasyarakatan lain, namun kenyataannya pembiayaan untuk menghidupkan PAUD sangat tidak memadai walaupun itu mengandalkan iuran dari orang tua didik.
Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya pertanyakan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam mengoptimalkan PAD Tahun 2024 yang mengalami penurunan. Sehingga bisa merealisasikan belanja program pembangunan tahun 2024 tidak mengalami kesulitan.
Sementara itu, Fraksi PKS kepada Pemerintah Kota Malang mempertanyakan terkait penurunan PAD Tahun Anggaran 2024, apakah sudah melalui kajian dan analisa, serta perencanaan kebijakan yang menyeluruh. Karena hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang.
Fraksi PKS juga mempertanyakan upaya pemkot dalam meningkatkan PAD seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. (*)
