SIARINDOMEDIA.COM – DPRD Kota Malang menganggap Pemkot Malang kurang dalam perencanaan anggaran pembangunan. Pasalnya ditemukan selisih lebih realisasi anggaran atau Silpa hingga angka Rp300 Miliar.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandana Kartika. Dia mengatakan pihaknya telah menetapkan target penurunan Silpa sekecil mungkin. Sebab menurutnya, jumlah selisih anggaran yang melebihi angka Rp300 miliar menandakan perencanaan anggaran yang belum optimal.
“Normal 100-150 Miliar, itu masih dikatakan efisiensi. Tapi kalau sudah diatas 300 Miliar itu menunjukkan perencanaan yang kurang,” ungkap Made, usai rapat Paripurna, Kamis (27/7/2023).
Dia mengakui beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target penurunan Silpa tersebut. Salah satunya diterimanya bantuan oleh Pemkot Malang di akhir tahun, yang menyebabkan melampaui target PAK. Sehingga hal itu membuat selisih terutama di PUPR, sebesar Rp60 miliar yang di awal 2023 baru dibayarkan.
“Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya pada waktu penggarapannya kurang pas. Kan kasian yang mengerjakan juga telat, di sana ada denda,” urainya.
Guna mengatasi kendala tersebut, Made Riandiana telah melakukan rapat intensif di Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hal ini menurutnya untuk mencari solusi yang tepat agar hal serupa tidak terulang.
Banggar DPRD Kota Malang sendiri menargetkan penurunan Silpa dalam pelaksanaan APBD 2023 untuk mengejar nilai efisiensi anggaran. Mengingat masih besarnya selisih anggaran dalam laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD 2022.
