SIARINDOMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melalui Wakil Ketua III, Rimzah, S.I.P., mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk lebih serius dalam menangani masalah kemiskinan.
Hal tersebut diutarakan selepas Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 di gedung DPRD Kota Malang, Jum’at (31/5/2024).
“Terkait kemiskinan, tadi beberapa fraksi juga disampaikan adanya program kebijakan yang tahun 2023 ini masih terdapat 37 ribu atau sekitar 4,2 persen warga Kota Malang dalam kategori miskin,” ucap Rimzah pada awak media.
“Maka dari itu, kami dari beberapa fraksi tadi juga menyampaikan; terus mendorong agar peningkatan pendapatan (PAD) ini agar lebih fokus di titik-titik daerah yang menjadi kantong kemiskinan di Kota Malang,” sambungnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan ini Rimzah juga menyampaikan beberapa catatan hasil dari pandangan umum beberapa fraksi terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Pertama terkait realisasi PAD yang tidak sesuai target. Politikus Gerindra ini menilai bahwa PAD tidak sesuai target merupakan problem Pemkot Malang dari tahun ke tahun.
“Realisasi PAD itu sekarang di angka Rp 792 Miliar, di mana target awal itu Rp 1,1 Triliun. Jadi ada kekurangan yang signifikan,” kata Rimzah.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang juga mengapresiasi terkait realisasi pendapatan Kota Malang.
Tidak cukup di situ, DPRD juga menegaskan agar Pemkot Malang dapat merealisasikan pendapatan daerah tidak kurang dari 80 persen.
“Yang bagus di sini adalah realisasi pendapatan, 2,3 T itu dengan asumsi 98 persen terserapnya,” kata Rimzah.
“Kami selaku lembaga DPRD Kota Malang selalu mendorong terkait masalah realisasi yang harus targetnya mepet-mepet jangan sampai di bawah 80 persen,” sambungnya.
Secara terpisah, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa catatan baik kekurangan dan kelebihan dari Rapat Paripurna ini akan segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Malang.
“Seperti yang disampaikan pada laporan pertanggungjawaban, ada yang melampaui ada juga yang kurang. Lah, yang kurang-kurang ini akan kita tindaklanjuti,” ucap Wahyu.
“Nanti kita akan jawab terkait SiLPA dan PAD di rapat selanjutnya,” pungkasnya.
