SIARINDOMEDIA.COM – DPRD Kota Malang mengkritisi belum jelasnya road map pembangunan Kota Malang, terutama dalam lima tahun terakhir. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Rabu (30/8/2023).
Anggota Dewan mewakili Fraksi PDI Perjuangan, H Wanedi menyampaikan dalam rapat paripurna, yang menurutnya, dalam lima tahun ini, Pemerintah Kota Malang belum jelas road map pembangunannya. Sehingga keterukuran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara riil kurang terlihat.
“Ini karena kendala realisasi kebijakan yang tidak dibarengi kecepatan kinerja di berbagai sektor,” ungkap Wanedi.
Fraksi PDIP juga menyoroti kecepatan dan ketepatan target kinerja pemenuhan anggaran daerah yang dinilai terbilang lambat. Sebab dalam laporan saja secara transparan disebutkan bahwa sampai dengan Semester I tahun 2023 Pendapatan Daerah Kota Malang belum mencapai 50% yaitu masih terealisasi 38,79%, Pendapatan Asli Daerah masih terealisasi 28,13% dan Pendapatan Transfer terealisasi 48,14%.
Apalagi masalah Pendapatan Hibah yang bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7,5 milyar tidak teralokasikan pada APBN 2023.
Mendapat sorotan tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Ir Sofyan Edi Jarwoko menjelaskan bahwa road map pembangunan Pemerintah Kota Malang tertuang dalam RPJMD. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021, dimana secara umum target kinerja daerah telah tercapai.
Wawali Sofyan Edi juga menjelaskan bahwa realisasi pendapatan pada Semester I Tahun 2023 yang masih rendah dipengaruhi oleh penjadwalan penerimaan atas obyek pajak maupun retribusi, penyaluran pendapatan transfer baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
Sedangkan terkait pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7,5 miliar yang direncanakan untuk Perumda Air Minum Tugu Tirta dalam rangka menyediakan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak teralokasikan dalam rincian APBN Tahun Anggaran 2023.
